RK-Suswono dan Dharma-Kun Tak Ajukan Gugatan Hasil Pilkada Jakarta ke MK, Ada Apa?

Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria atau akrab disapa Ariza mengungkapkan alasan batalnya hasil Pilkada Jakarta 2024 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, ada arahan dari pimpinan Koalisi Indonesia Maju (KIM) agar hasil Pilkada Jakarta tak digugat ke MK.

“Dari pimpinan di atas, pimpinan koalisi, meminta bahwa tidak melakukan atau mendaftarkan gugatan ke MK terkait Pilkada di DKI,” kata Ariza kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Politikus Gerindra ini menyatakan, sebagai tindak lanjut perintah tersebut, dia meminta semua pihak terkait di Tim RIDO untuk mengurungkan niat menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK. Jajaran tim internal dan tim hukum diminta patuh terhadap titah pimpinan tertinggi KIM yang mengusung RIDO.

“Sebagai ketua tim, saya perintahkan pada jajaran dan tim hukum untuk tidak usah mendaftarkan gugatan ke MK terkait pilkada di DKI,” ungkap Ariza.

Padahal, kata Ariza semua materi yang menjadi syarat pendaftaran gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK telah disiapkan. Tim Pemenangan RIDO harus legowo dengan turunnya perintah tersebut.

“Pokoknya perintahnya demikian (membatalkan gugatan ke MK). Ya pokoknya saya mengikuti apa yang menjadi perintah, instruksi dari pimpinan, sudah, selebihnya tanyakan pada pimpinan,” terang Ariza.

Meski begitu, Ariza tak menyebut siapa sosok pimpinan yang dimaksud. Dia mengaku tak tahu pasti apa yang menjadi alasan pimpinan koalisi meminta gugatan ke MK terkait Pilkada Jakarta 2024 harus dibatalkan.

“Kalau pertanyaannya bukti-bukti dan lain-lain, kalau kami melakukan gugatan, tentu kami memiliki data dan bukti yang cukup. Masa asal gugat ya. Tapi ini sekali lagi, semuanya kami mengikuti arahan, petunjuk, dan perintah instruksi dari pimpinan,” ucapnya.

Pramono Janji Rangkul Ridwan Kamil di Pemerintahan Jakarta

Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan merangkul semua pihak, termasuk mantan rivalnya dalam Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil, dalam pemerintahan. Ia menegaskan hal ini saat ditemui di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

“Jangankan Kang Emil, semuanya pasti saya rangkul dong, saya enggak pernah punya persoalan berarti sama siapapun, sama sekali,” tegas Pramono.

Pasangan Pramono-Rano Karno dipastikan memenangkan Pilgub Jakarta setelah kubu Ridwan Kamil-Suswono memutuskan untuk tidak mengajukan gugatan sengketa Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pramono bahkan mengaku telah berkomunikasi dengan beberapa tokoh penting, termasuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan, serta beberapa tokoh agama, setelah kubu RK-Suswono batal melayangkan gugatan ke MK.

Dalam komunikasinya, Pramono menekankan visi Jakarta Hidup Bahagia. Ia menekankan bahwa kampanyenya selama tiga bulan tidak pernah menampilkan nada negatif.

“Pokoknya intinya seperti teman-teman ketahui, saya di dalam kampanye selama tiga bulan tidak pernah ada tone negatif dari mulut saya yang keluar,” tambahnya.

“Ya, saya secara pribadi, baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih,” kata Pramono.

Dengan begitu, Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Pramono kemudian mengungkit situasi global yang semakin tak menentu.

“Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini. pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau politiknya belum segera settle, pasti ada dampaknya. Sehingga dengan demikian saya mengucapkan terima kasih,” ujar dia.

Lebih lanjut, Pramono mengaku bersyukur pemilihan gubernur di Jakarta kali ini tingkat tensi politiknya paling rendah, tensi politiknya. Sebab, seluruh pasangan calon berhasil mewujudkan politik yang gembira ketika pelaksanaan kampanye, sosialisasi, sampai dengan pencoblosan, bahkan sampai perhitungan.

“Sehingga dengan demikian kita semua patut bersyukur, praktis di Jakarta tidak ada peristiwa yang berarti. Jadi saya melihat Jakarta bisa menjadi role model demokrasi yang ada di Indonesia,” tandas dia.

Golkar: Realitas Politik Harus Kita Terima

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan, pihaknya sebagai pendukung Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) tidak melayangkan gugatan dugaan kecurangan Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran tidak ingin menabrak hukum yang berlaku. Dia pun sempat menyinggung budaya Jawa dalam berpolitik.

“Jadi sekali lagi begini. Jadi memang begini, dalam rangka penentuan format paslon kemarin itu Partai Golkar berada pada sini. Di suatu posisi kita, kepentingan bagaimana Partai Golkar ini mengajukan calon-calonnya,” tutur Idrus di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Dia mengulas, upaya Partai Golkar memajukan calon untuk gubernur Jakarta pun mempertimbangkan kepentingan soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM), sehingga pada akhirnya kader yang didukung adalah Ridwan Kamil.

“Di sisi lain tentu kita tidak lepas juga dari kepentingan-kepentingan bagaimana soliditas Koalisi Indonesia Maju yang kemudian sekarang menjadi Kabinet Merah Putih. Nah, oleh karena itu, dalam rangka kepentingan-kepentingan itu pasti terjadi satu tarik-menarik kepentingan. Dan Partai Golkar dalam beberapa hal itu mengalah untuk kepentingan Koalisi Indonesia Maju, termasuk DKI Jakarta misalkan,” jelas dia.

Hasilnya, upaya mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 pun terganjal dengan kemenangan paslon lain, yakni Pramono Anung dari PDIP.

“Yang terjadi ternyata hasil Pilgub DKI Jakarta ya faktanya paslon nomor 3 yang mendapatkan suara 50,07 persen. Sementara paslon nomor 1 itu sekitar 39,9 persen. Nah ini sebuah realitas politik yang harus kita terima,” ujar Idrus Marham.

Bentuk penerimaan yang dilakukan Golkar, lanjut Idrus, adalah tetap berdasarkan prinsip partai dan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni demi membangun Indonesia berbasis asas kebangsaan, kekeluargaan, dan kebersamaan.

“Sehingga kalau kita terikat ini sebenarnya siapapun yang nanti akan maju, yang penting adalah kita memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia, yang tentu secara nasional dipimpin oleh Prabowo-Gibran itu. Saya kira itu sehingga dengan demikian jelas,” kata dia.

Namun begitu, jika kembali kepada aturan yang ada, Idrus mengulas Pasal 158 huruf c terkait Undang-Undang Pilkada’ “Bahwa ya di suatu provinsi yang pemilihnya antara 6 sampai 12 juta, maka ditentukan di situ selisihnya itu tidak lebih dari 1 persen. Nah ternyata ini kan selisihnya misalkan berapa? Ya lebih hampir 10 persen dan lain-lain sebagainya,” terangnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Idrus menyatakan Golkar adalah partai yang taat asas, bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga tidak boleh siapapun mengambil langkah-langkah yang menabrak hukum.

“Kita ikuti hukum meskipun secara politik praktis itu mungkin merugikan kita. Nah di sinilah diperlukan namanya pendewasaan berpolitik. Di sini diperlukan dalam perspektif Jawa, budaya Jawa ada namanya kebenaran dalam berpolitik. Bukan semata-mata kebenaran,” bebernya.

“Nah kebenaran inilah yang sejatinya yang harus kita ke depankan, juga terkait dengan kearifan, terkait dengan kebijakan, menerima realitas politik yang ada dalam rangka untuk membangun kesadaran kolektif di dalam berpolitik praktis dan lain-lain sebagainya. Ini saya kira itulah semua yang harus kita lakukan,” Idrus menandaskan.

PSI Akui Kemenangan Pramono-Rano