Kenyataan baru terpaut perilaku Presiden Korea Selatan yang lagi diskors, Yoon Suk Yeol, terhadap darurat militer terungkap. Yoon diucap tutup kuping dari penolakan anggota kabinetnya soal pelaksanaan darurat militer.
Dikutip AFP, Pekan( 5/ 1/ 2025), perihal itu terungkap dari tuntutan jaksa terhadap mantan Menteri Pertahanan Korsel, Kim Yong- hyun. Dokumen penuntutan setebal 83 taman buat mendakwa Kim itu menguak Perdana Menteri, Menteri Luar Negara, serta Menteri Keuangan Korsel dikala itu melaporkan keberatan terhadap rencana darurat militer.
Mereka melaporkan kekhawatiran dengan jelas tentang akibat ekonomi serta diplomatik terhadap pelaksanaan darurat militer. Keberatan itu di informasikan dalam rapat kabinet yang diadakan Yoon saat sebelum pengumuman darurat militer pada 3 Desember 2024.
” Ekonomi hendak mengalami kesusahan yang parah, serta aku takut kredibilitas internasional hendak menyusut,” kata Perdana Menteri dikala itu, Han Duck- soo kepada Yoon, sebagaimana dilansir dari dokumen yang dilihat AFP.
Han jadi Penjabat Presiden sehabis Yoon dimakzulkan oleh Parlemen Korsel. Tetapi, Han pula dimakzulkan oleh anggota parlemen oposisi yang berkomentar ia menolak tuntutan buat menuntaskan proses pemakzulan Yoon serta membawanya ke majelis hukum.
Menteri Luar Negara Korsel Cho Tae- yul pula diucap melaporkan darurat militer hendak mempunyai akibat diplomatik namun pula menghancurkan pencapaian yang sudah dibentuk Korea Selatan sepanjang 70 tahun terakhir. Sedangkan, Menkeu sekalian Penjabat Presiden Korsel dikala ini, Choi Sang- mok, berkomentar keputusan darurat militer hendak mempunyai akibat yang menghancurkan pada ekonomi serta kredibilitas negeri.
Tetapi, Yoon tidak mempedulikan perihal itu. Ia diucap berkata tidak terdapat jalur kembali. Ia pula mengklaim oposisi, yang menang telak dalam pemilihan parlemen bulan April 2024, hendak menimbulkan negeri itu runtuh.
” Baik ekonomi ataupun diplomasi tidak hendak berperan,” katanya.
Ringkasan laporan bulan kemudian pula menguak Yoon mengizinkan militer buat menembakkan senjata mereka buat merambah gedung parlemen sepanjang darurat militer yang kandas itu. Pengacara Yoon, Yoon Kab- keun, menolak laporan jaksa penuntut.
Ia menyangka dakwaan itu tidak menampilkan terdapatnya pemberontakan serta tidak cocok dengan hukum, serta pula tidak terdapat fakta. Yoon sendiri masih diselidiki atas tuduhan pemberontakan serta mengalami penangkapan, penjara ataupun hukuman mati.
Mahkamah Konstitusi sudah menjadwalkan 14 Januari 2025 selaku dini sidang pemakzulan Yoon. Persidangan senantiasa dilanjutkan walaupun Yoon tidak muncul.
MK Korsel bisa jadi hendak memikirkan laporan jaksa penuntut tentang Kim. Eks Menhan Kim jadi orang awal yang didakwa atas pelaksanaan darurat militer yang dibatalkan usai parlemen menggelar pemungutan suara.
Demonstrasi Pro serta Anti Yoon Terjalin di Korsel
Masyarakat Korsel terbelah jadi kubu pendukung serta anti Yoon usai krisis politik akibat darurat militer kontroversial menyerang negeri itu. Terkini, masyarakat Korsel menerjang badai salju buat menggelar demonstrasi menekan Presiden Yoon Suk Yeol lekas ditangkap.
Terdapat pula kelompok yang menggelar demonstrasi menunjang Yoon. Mereka menekan upaya pemakzulan serta penangkapan Yoon diakhiri.
Dikutip AFP, Pekan( 5/ 1), Yoon terus berupaya menjauhi penangkapan yang pesan perintahnya hendak berakhir pada 6 Januari 2025. Pada Sabtu( 4/ 1), ribuan orang turun ke kediaman Presiden Korsel serta jalan- jalan utama di Seoul satu hari sehabis upaya penangkapan Yoon yang kandas.
Satu kubu masyarakat menuntut penangkapan Yoon. Sedangkan, yang lain menyerukan supaya pemakzulannya dinyatakan tidak legal.
Kelompok pro- Yoon berkumpul di depan rumahnya pada Pekan( 5/ 1) dikala badai salju yang sangat dingin menghantam bunda kota Korsel selama malam sampai buatnya tertutup selimut putih.
Unjuk rasa anti- Yoon hendak diselenggarakan pada siang hari. Walaupun demikian, kelompok anti- Yoon sudah bersiap.
” Salju tidak terdapat apa- apanya untuk aku. Mereka dapat bawa seluruh salju serta kami hendak senantiasa di mari. Aku menyudahi dari pekerjaan aku buat tiba melindungi negeri serta demokrasi kita,” kata pengunjuk rasa anti- Yoon Lee Jin- ah( 28) yang sudah berkemah di luar kediaman Yoon semalaman.
Sedangkan, pendemo pro- Yoon, Park Young- chul( 70), berkata badai salju tidak hendak menghalanginya buat menunjang Yoon. Ia hendak terus menampilkan sokongan terhadap Yoon sampai berakhirnya pesan perintah penahanan Yoon pada Senin tengah malam.
” Aku melewati perang serta temperatur minus 20 derajat di tengah salju buat melawan kalangan komunis. Salju ini tidak terdapat apa- apanya. Perang kita terjalin lagi,” katanya.
Yoon sendiri berkata ia menyaksikan demonstrasi itu melalui YouTube. Ia pula berjanji melawan mereka yang berupaya mempertanyakan darurat militer itu.
Bila pesan perintah penahanan dilaksanakan, Yoon hendak jadi presiden Korea Selatan awal yang ditangkap dikala masih berprofesi. Partai Demokrat yang beroposisi di Korsel sudah menyerukan pembubaran dinas keamanan yang melindungi Yoon.
Usulan itu timbul usai para penyelidik yang hendak menangkap Yoon mengalami barikade ratusan pasukan keamanan. Pasukan itu menghindari akses terhadap Yoon.
” Dinas Keamanan Presiden sudah melanggar konstitusi, yang secara efisien memposisikan dirinya selaku kekuatan pemberontakan,” kata pemimpin DPR Park Chan- dae kepada parlemen pada hari Sabtu.
” Tidak terdapat lagi pembenaran atas keberadaannya,” sambungnya.
Pejabat besar dinas tersebut menolak permintaan polisi pada hari Sabtu buat diinterogasi dengan alibi watak sungguh- sungguh dari proteksi Yoon. Kantor Investigasi Korupsi( CIO) yang menyelidiki deklarasi darurat militer serta oposisi menekan penjabat presiden Choi Sang- mok, yang baru berprofesi sepanjang seminggu serta ialah rekan satu partai Yoon, buat memerintahkan dinas keamanan presiden supaya bekerja sama.
Pengacara Yoon sudah mengancam upaya penangkapan melanggar hukum serta tidak legal serta berjanji buat mengambil aksi hukum. Dalam adegan drama yang menegangkan, pengawal Yoon serta pasukan militer melindunginya dari penyidik yang kesimpulannya membatalkan upaya penangkapan Jumat( 3/ 1) dengan alibi permasalahan keselamatan.
