Memiliki kendaraan lebih dari satu unit wajib membayar pajak lebih mahal. Karena, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan tarif pajak progresif. Terus menjadi banyak kendaraan yang dipunyai, hingga terus menjadi besar pajaknya.
Tetapi, kendaraan atas nama industri ataupun PT tidak dikenakan pajak progresif. Perihal itu bersumber pada Peraturan Wilayah Nomor. 1 Tahun 2024 tentang Pajak serta Retribusi Wilayah.
Tertulis dalam Pasal 7 ayat( 3) Peraturan Wilayah Nomor. 1 Tahun 2024, tarif PKB( pajak kendaraan bermotor) atas kepemilikan serta/ ataupun kemampuan oleh Tubuh diresmikan sebesar 2% serta tidak dikenakan pajak progresif. Tarif tersebut setara dengan kendaraan awal kepunyaan individu.
Terdapat uraian kenapa kendaraan atas nama industri tidak dikenakan pajak progresif. Kendaraan atas nama industri tidak dikenakan pajak progresif selaku sokongan Pemprov DKI Jakarta buat pelakon usaha.
” Kendaraan Bermotor yang dipunyai oleh Tubuh dikenakan tarif tunggal ialah sebesar 2%( 2 persen) serta tidak dikenakan tarif pajak progresif, perihal ini dimaksudkan selaku sokongan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pelakon usaha,” demikian dilansir dari uraian pasal 7 ayat( 3) Perda Nomor. 1 Tahun 2024.
Tetapi, ketentuan tersebut malah banyak jadi celah. Tarif pajak kendaraan atas nama tubuh/ industri yang sebesar 2 persen seperti itu yang sering dimanfaatkan owner kendaraan lebih dari satu. Buat menjauhi kena pajak progresif, owner kendaraan lebih dari satu banyak yang memakai informasi bukan atas namanya. Terdapat yang menggunakan nama industri supaya tidak kena pajak progresif.
Buat dikala ini, pelaksanaan pajak progresif di Jakarta mengacu pada tarif baru yang berlaku semenjak Januari 2025. Bersumber pada ketentuan baru itu, pajak progresif buat kendaraan kedua serta seterusnya hadapi peningkatan dibandingkan tarif lebih dahulu. Berikut rincian tarif PKB kepemilikan serta/ ataupun kemampuan oleh orang individu:
- 2%( 2 persen) buat kepemilikan serta/ ataupun kemampuan Kendaraan Bermotor awal;
- 3%( 3 persen) buat kepemilikan serta/ ataupun kemampuan Kendaraan Bermotor kedua;
- 4%( 4 persen) buat kepemilikan serta/ ataupun kemampuan Kendaraan Bermotor ketiga;
- 5%( 5 persen) buat kepemilikan serta/ ataupun kemampuan Kendaraan Bermotor keempat; dan
- 6%( 6 persen) buat kepemilikan serta/ ataupun kemampuan Kendaraan Bermotor kelima serta seterusnya.
Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, no induk kependudukan, serta/ ataupun alamat yang sama.
Dirjen Keuangan Wilayah Agus Fatoni berkata, Pemprov DKI Jakarta tengah memikirkan penghapusan pajak progresif kendaraan bermotor. Langkah ini bertujuan buat menertibkan administrasi serta membenarkan informasi kepemilikan kendaraan lebih akurat.
” Pajak progresif dalam rangka kedisiplinan, administrasi yang baik, setelah itu penegakan hukum ini dipertimbangkan buat dihapus. Sehingga owner kendaraan merupakan betul- betul yang terdaftar. Jadi nama yang terdapat di owner kendaraan merupakan orang yang memanglah mempunyai kendaraan,” kata Agus Fatoni dilansir dari web formal Korlantas Polri
