Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya spesialnya Kepala Otorita Bunda Kota Nusantara( OIKN) Basuki Hadimuljono untuk meninjau ulang desain bangunan buat lembaga yudikatif serta legislatif di IKN, semacam gedung MPR, DPR, Mahkamah Agung( MA), sampai Mahkamah Konstitusi( MK).
” Buat yudikatif serta legislatif, dahulu telah sempat terdapat desain dari Departemen PUPR, basic design- nya. Dia memohon di- review lagi. Setelah itu kami nanti dengan Departemen PU bersama IKN akan membentuk regu desain yang nanti dapat ditunjukan oleh Ayah Presiden tentang ke depannya,” tutur Basuki di Istana Negeri, Jakarta, Selasa( 21/ 1/ 2025).
Basuki melaporkan, Prabowo memiliki sasaran kalau pada 2028, IKN telah bisa jadi bunda kota politik.
” Sehingga kami ditugasi buat menuntaskan ekosistem yudikatif, jadi kantor- kantor serta huniannya, pula ekosistem legislatif,” jelas ia.
Pada sesi dini ialah periode 2022- 2024, APBN sudah menginvestasikan Rp89 triliun buat pembangunan IKN, meliputi proyek jalur tol, 47 menara hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kantor sekretariat, serta fasilitas peribadatan semacam masjid, basilika, sampai gereja.
” Yang kesemuanya dikerjakan oleh Departemen PU lebih dahulu. Kami cuma memberi tahu progresnya. Di samping itu terdapat pula investasi swasta yang telah di- groundbreaking sampai September yang kemudian sebesar Rp58, 41 triliun. Ini progresnya saat ini terdapat sebagian yang telah jalur, terdapat yang telah berakhir, terdapat yang lagi dalam persiapan desain,” ungkap Basuki.
Sedangkan buat sesi kedua, nilai APBN yang dikucurkan buat pembangunan IKN periode 2025- 2029 sebesar Rp48, 8 triliun.
” Awal, buat menuntaskan lingkungan legislatif yudikatif serta ekosistem pendukungnya, dan membuka akses mengarah IKN kawasan WP2. Sebab kita tadi kan WP1, ini ke WP2. Tercantum pula dalam Rp48, 8 triliun ini merupakan buat memelihara, buat mengelola prasarana serta fasilitas yang telah dituntaskan pada sesi dini tadi,” kata ia.
Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah serta Tubuh Usaha
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5103475/original/092651300_1737458219-IMG_7563__1_.jpg)
Tidak hanya dari APBN, pembangunan IKN pula hendak dibiayai lewat program Kerja Sama Pemerintah serta Tubuh Usaha( KPBU) dengan nilai dana Rp60, 93 triliun.
Di samping itu, terdapat pula program yang dibiayai lewat KPBU sebesar Rp60, 93 triliun yang riset kelayakan ataupun feasibility study- nya telah dalam proses, antara lain buat 97 menara apartemen serta 129 rumah tapak. Tercantum proyek KPBU buat pembangunan jalur serta multi- utility tunnel selama 138, 6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan( KIPP).
” Sepanjang ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini hendak kami lanjutkan yang baru dengan KPBU. Setelah itu pula satu KPBU lagi buat pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini telah terdapat 50 MW yang kemarin telah ditetapkan oleh Ayah Presiden,” kata Basuki.
Tidak ketinggalan terkait groundbreaking ke- 9, buat aktivitas pembangunan hotel, hunian, retail, serta perkantoran sebesar Rp6, 49 triliun, yang berasal dari swasta murni, investasi murni, direct investment, KPBU, serta APBN.
” Tidak hanya itu, kami pula menemukan masukan dari Pak Menteri Perumahan buat dapat memaksimalkan swasta yang telah melakukan groundbreaking tadi, baik dari 1 hingga 8 ataupun nanti yang ke- 9 supaya pula tidak cuma sekedar groundbreaking, tetapi ditindak lanjut dengan aktivitas pembangunannya,” ucapnya.
” Jadi targetnya satu tadi, tahun 2028 supaya dapat diresmikan IKN ini selaku Bunda Kota Politik Republik Indonesia. Aku kira itu,” Basuki menandaskan.
