Ratusan stempel palsu ditemui dalam penggeledahan yang dicoba oleh Kejaksaan Besar Jakarta di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta serta kantor event organizer GR- Pro.
Stempel- stempel ini diprediksi digunakan buat memanipulasi beberapa aktivitas demi pencairan anggaran dinas.“ Diprediksi dipalsukan buat pencairan anggaran dinas. Stempel digunakan buat pertanggungjawaban penerapan aktivitas,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Besar Jakarta, Syahron Hasibuan, dikala dikonfirmasi pada Rabu( 18/ 12/ 2024).
Stempel- stempel tersebut terpaut dengan aktivitas fiktif, semacam penerapan sanggar kesenian serta Usaha Mikro Kecil serta Menengah( UMKM).“ Seolah- olah aktivitas dilaksanakan, dibuktikan dengan stempel tersebut buat mencairkan anggaran. Sementara itu, kenyataannya, aktivitas sama sekali tidak terdapat,” tambah Syahron.
Lebih dahulu, Kejaksaan Besar Jakarta melaksanakan penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta yang berlokasi di Jalur Gatot Subroto, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Rabu( 18/ 12/ 2024).
Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang mengaitkan penyimpangan beberapa aktivitas di Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta, dengan nilai menggapai Rp 150 miliyar.
Tidak hanya kantor Dinas Kebudayaan, penggeledahan pula dicoba di 4 posisi lain, tercantum kantor event organizer GR- Pro di Jalur Duren 3, Jakarta Selatan, dan 3 rumah tinggal di Jalur H. Raisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat; Jalur Kemuning, Matraman, Jakarta Timur; serta Jalur Zakaria, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Penyidik bidang pidana spesial Kejati Jakarta mengawali penggeledahan pada Rabu jam 10. 00 Wib serta berakhir pada Kamis( 19/ 12/ 2024) dekat jam 00. 10 Wib.
Ruangan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta, Henry Wardhana, dan sebagian ruangan yang lain jadi fokus dalam penggeledahan ini.
Dalam proses tersebut, penyidik menyita bermacam benda fakta, tercantum laptop, ponsel, personal computer, ratusan stempel palsu, flashdisk, serta dokumen berarti yang lain buat dianalisis lebih lanjut.
Tidak hanya itu, duit tunai sebesar Rp 1 miliyar pula disita selaku benda fakta buat mendalami permasalahan ini.
